Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno  saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI guna memantau implementasi program KUR di Kabupaten Kupang, NTT.Foto :Ica/rni

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menilai, potensi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat besar. Hal tersebut menjadi catatan bagi Komisi XI DPR RI, perlunya peningkatan alokasi KUR di NTT, guna mendorong pengembangan perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Pemanfaatan potensi lokal seperti tanaman daun kelor, sudah cukup baik. Terlebih lagi daun kelor merupakan tanaman yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat NTT,” kata Michael, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI guna memantau implementasi program KUR di Kabupaten Kupang, NTT, Senin (22/1/2019).

Legislator PDI-Perjuangan itu menambahkan, Komisi XI DPR mengapresiasi kalangan perbankan yang dimotori oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang turut meningkatkan pembinaan dan keterampilan para pelaku UMKM, terutama produksi daun kelor di NTT ini.

“Bahkan untuk produk turunan lainnya dari daun kelor, juga sedang diteliti. Siapa tahu bisa meningkatkan nilai tambah dari daun kelor, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT,” jelas Michael.

Menurutnya, prinsip dalam pengembangan wirausaha adalah kemampuan dari produksi yang dihasilkan, kemudian pemasaran. “Terlebih lagi saat ini sudah memasuki era digital, dan kita tahu daun kelor banyak bermanfaat untuk kesehatan, dan kesehatan saat ini menjadi concern berbagai pihak. Daun kelor sebagai bahan alami berbahan natural, dan itu bisa menjadi branding sendiri untuk meningkatkan pemasarannya," papar Michael.

Michael meminta peranan BI dan perbankan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha di bidang marketing. “Selanjutnya, yaitu di bidang permodalan. Kita tahu KUR dengan bunga 7 persen. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus memiliki kemampuan financial planning yang baik, sehingga aspek produksi, marketing, dan keuangan dapat terus ditingkatkan,” jelas Michael.

Politisi dapil Kalimantan Barat itu mendorong agar kapasitas pelaku UMKM harus terus ditingkatkan, sehingga program KUR yang memberikan permodalan ini dapat digunakan secara maksimal bagi masyarakat NTT dalam melakukan usaha.

“Komisi XI DPR terus mendukung bantuan permodalan melalui skema KUR. Harapan kita, mudah-mudahan ke depannya bunga yang saat ini 7 persen dapat diturunkan. Dan kami juga berupaya agar KUR dapat ditingkatkan, sehingga dapat semakin maksimal dalam mengembangkan UMKM. Mengingat UMKM juga berpengaruh terhadap ekonomi nasional,” tutup Michael. (ica/sf)